Bangkalan Model Project: Sebuah Analisa (Bagian Pertama dari 5 Tulisan)

BANGKALAN MODEL PROJECT

Sebuah Integrasi antara Mitigasi Perubahan Iklim, Perbaikan Lingkungan dan Penguatan Sosial Ekonomi
Oleh: Ir. Daru Asycarya, MM [1]

Sekitar satu dasawarsa, kontestasi paradigma perubahan iklim dan perdagangan karbon tak pernah berhenti. Maklum isu ini memberi pesan bahwa dibalik ancaman mengerikan akibat perubahan iklim terdapat harapan besar untuk memperoleh keuntungan jual beli karbon bila ada upaya mitigasi. Selain itu juga ada iming-iming bahwa dengan menyimpan karbon dalam bentuk biomasa atau menahan nafsu tidak menebang pohon dengan alasan Pengelolaan Hutan Lestari (SFM) akan memperoleh kompensasi. Negara-negara pengobral emisi karbon kabarnya sudah “insyaf”, dengan mencari sertifikat pengganti “dosa” mereka dan membayar kompensasi atas emisi yang dikeluarkannya kepada pihak lain yang bersedia mempertahankan kandungan karbonnya agar tidak terlepas ke udara. Dalam konteks transaksional karbon, sertifikat tersebut adalah carbon credit dalam bentuk CER (Certificate Emmision Reduction) untuk mekanisme Clean Development Mechanism atau VER (Verified Emision Reduction) untuk mekanisme voluntary carbon market yang dibeli dari pemilik kredit karbon. Sayangnya belum ada satupun contoh best practice transaksi perdagangan karbon di Indonesia yang benar-benar berhasil.

Menunggu skema perdagangan karbon wajib seperti utopia. Apa yang di dalam Protokol Kyoto disebut sebagai negara-negara Annex II yang sebagian besar merupakan negara maju dinilai komitmennya semakin mengendor seperti hasil COP 18 di Doha Qatar di akhir tahun 2012 lalu, walaupun perpanjangan Protokol Kyoto tahap kedua telah disepakati. Dua negara maju, sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, Kanada dan Amerika Serikat malah keluar dari Protokol Kyoto[2]. Sementara tiga negara maju lainnya, Rusia, Jepang dan Selandia Baru memutuskan tetap menjadi anggota Protokol Kyoto namun tidak berkomitmen untuk menurunkan emisi. Selebihnya, 37 negara maju dan Uni Eropa menyepakati pelaksanaan periode kedua selama 8 tahun pelaksanaan Protokol Kyoto, terhitung mulai 1 Januari 2013. Pertunjukan drama ini mirip orang-orang kikir yang pura-pura dermawan memainkan uangnya keluar-masuk dari sakunya tapi tak pernah memberi sedikitpun pada orang lain.

Daripada berharap pada hasil perdebatan penurunan emisi dan kompensasi negara-negara maju tersebut, lebih baik kita realistis memikirkan bagaimana ikut berpartisipasi dalam mengurangi emisi di negara kita sendiri tanpa menggantungkan nasib dari negara lain. Kita semua sepakat bahwa perubahan iklim telah berdampak buruk pada kehidupan lingkungan. “Little but is not the least!”. Act locally, think globally. Sejalan dengan apa yang pernah digagas oleh Dr Yetti Rusli, Staf Ahli menteri bidang Lingkungan dan perubahan Iklim Kementerian kehutanan merangkap sebagai Ketua Pokja Perubahan Iklim di Kementerian Kehutanan.

Gagasan ini adalah bagaimana mengembangkan sebuah lokus baru cara mitigasi perubahan iklim melalui integrasi antara kebun energi kaliandra dan pabrik wood pellet di lokasi hutan rakyat bersertifikat LEI di Geger, Kabupaten Bangkalan Madura. Konsep ini selain meningkatkan tutupan lahan pada areal kritis juga akan mengurangi tekanan terhadap hutan rakyat, sekaligus menyasar pada konsep carbon neutral. Dr. Haryadi Himawan, Direktur Bina Perhutanan Sosial yang juga NPD Proyek ICCTF-Bangkalan menganggap konsep ini sangat menarik dan relevan dengan apa yang menjadi indikator ketercapaian program Direktorat Jenderal BPDAS PS Kementerian Kehutanan dalam memperkuat DAS dan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam konteks Perhutanan Sosial.

Konsep carbon neutral, meski masih ada yang memperdebatkan diakui secara operasional lebih manageble. Konsep ini mengatakan bahwa CO2 yang terserap di dalam tanaman melalui proses fotosintesis akan menjadi karbon padat, dan dilepaskan kembali ketika dibakar sehingga hasilnya kosong-kosong atau netral dimana efeknya adalah kenaikan nol tingkat karbon dioksida (CO2) dalam atmosfir. Lebih jauh lagi, ketika bahan bakar berbasis biomasa seperti wood pellet dibakar, maka bersamaan dengan proses itu kita bisa mengerem laju pembakaran bahan bakar berbasis fosil seperti batu bara atau minyak bumi ke udara setara dengan jumlah wood pellet yang dibakar. Itulah praktek penerapan carbon neutral yang sederhana.

Pendek kata, wood pellets adalah energi terbarukan sebagai salah satu barang (energi) substitusi terhadap bahan bakar fosil seperti batubara dan bahan bakar minyak (BBM). Batubara dan minyak bumi yang tersimpan di perut bumi pasti akan menjadikan tingkat emisi karbon yang luar biasa jika dibakar menjadi energi. Wood pellets kini merupakan primadona bahan bakar biomasa sebagai pengganti batubara yang banyak dipakai oleh konsumen di negara-negara maju sebagai bahan bakar tanur pembangkit energi listrik dengan kapasitas besar sampai ke level penggunaan rumah tangga sebagai penghangat ruangan dan kompor biomassa. Walaupun demikian, karena alasan ekonomi, upaya konservasi energi tidak semuanya bisa lepas 100% dari ketergantungan batubara. Teknologi Cofiring mengacu pada pembakaran dua jenis bahan pada saat yang sama. Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar padat seperti batubara dapat dicampur dengan bahan bakar wood pellets. Cofiring secara teknikal memberikan pembakaran yang lebih cepat kepada batubara, disamping mengurangi jumlah gas rumah kaca dari hasil pembakaran 100% batubara.

Secara ekonomis bisnis wood pellet sangat menggiurkan, dimana permintaan wood pellet dunia masih jauh lebih tinggi dari supplynya. Korea Selatan saja setiap tahunnya perlu 2 juta ton sedangkan yang tersedia baru 700 ton. Di negara yang terkenal dengan Gangnam Style ini, jika ada pabrik wood pellet yang didirikan pemerintah harus memberikan subsidi. Di negara ini juga ada aturan khusus mengenai pembangkit listrik yang menggunakan system RPS (pemerintah memberikan aturan pada PLTU untuk wajib menggunakan Wood pellet). Sedangkan di Jepang menggunakan system FIT yaitu insentif tarif. Jika menggunakan wood pellet maka pemerintah Jepang wajib memberikan subsidi juga. Di China dengan memaksa rakyatnya menggunakan wood pellet, jika tidak menggunakan maka usahanya akan ditutup, demikian sekilas cerita Mr. Park dalam kunjungan studi banding proyek ICCTF ke Wonosobo. Lalu bagaimana dengan Indonesia, bagaimana kebijakan penggunaan energi terbarukan di Indonesia? Bagaimana kebijakan dan dukungan pemerintah untuk program bioenergy dan energi terbarukan untuk saat ini dan masa depan? Apakah jika kita mengembangkan wood pellet di Indonesia akan memperoleh subsidi seperti negara-negara lain? Sederet pertanyaan tersebut mungkin akan sangat sulit dijawab. (Bersambung)

 

IMG_00511
[1] Daru Asycarya, Project Manager of ICCTF MoFor, Direktur Utama IDEAS Consultancy Services
[2] Protokol Kyoto adalah kesepakatan global di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang ditandatangani pertama kali pada COP 3 tahun 1997. Kesepakatan ini mengatur penurunan emisi oleh negara-negara industri maju dan bersifat mengikat para pihak-legally binding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>